Vote

Bagaimana pelayanan petugas kami saat anda mengajukan perkara ke Pengadilan ?
Total 327 Responden.
Terima Kasih atas partisipasi Anda

Link Website Terkait

Sejarah Pengadilan Agama Unaaha

Update : Tue, 22-Aug-2017 09:52:12

a.      Peradilan Agama pada Masa Penjajahan Belanda

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di jawa dikenal dua peradilan, yaitu Peradilan Padu (pidana) dengan menggunakan hukum hindu dan Peradilan Perdata dengan menggunakan hukum adat.

Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa UU Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang bergama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie disingkat dengan regreeings reglement (RR)  staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia.

Pasal 78 RR 1854 berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.”

Pada Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 agustus 1882 kelahiran ini berdasarakan suatu keputusan raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau Raad Agama dan terakhir dengan pengadilan agama.

Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 No.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

Pada tahun 1937 dengan No. 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk Pengadilan di Kalimantar Selatan dan Timur, dengan sebutan Mahkamah Syari’ah, yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan.

 

b.      Peradilan Agama pada masa penjajahan Jepang

Pada zaman Jepang, posisi Pengadilan Agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Sooryo Hooin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 Maret 1942 No. 1. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hoiin (Pengadilan Pemerintah Bala tentara) di tanah Jawa dan Madura. Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa Gunsei Hooin terdiri dari:

-        Tiho Hooin (Pengadilan Negeri)

-        Keizai Hooin (Hakim Polisi)

-        Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten)

-        Gun Hooin (Pengadilan kewedanan)

-        Kiaikoyo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi)

-        Sooryoo Hooin (Rapat Agama)

 

c.      Peradilan Agama pada awal Kemerdekaan

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor lJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah / badan yang bessifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3)

 

d.      Peradilan Agama sejak tahun 1974

Melalui Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI,  No.14/1970, memberikan kedudukan Peradilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain sebagai lembaga kekuasaan Negara yang menyelenggarakan peradilan.

Kekusaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasilan demi terselenggarnya Negara Hukum Republik Indonesia” (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps.1)

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara”. (UU Kekasaan Kehakiman No. 14/1970 ps. 10)

 

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

 

e.      Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Unaaha

Pengadilan Agama Unaaha adalah Peradilan Agama pada tingkat pertama yang merupakan satu dari tujuh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Peradilan tingkat banding di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, berdiri dan beroperasi sejak  tanggal 25 November 1995 yang peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang.

Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 tanggal 1 Nopember 1996 tentang pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu,Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan. Pengadilan Agama Unaaha diresmikan tanggal 5 Juli 1997 di Kendari.

Gedung kantor Pengadilan Agama Unaaha dibangun pada tahun 2002 terletak di lingkar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe di Jalan Inolobunggadue II No 830 Unaaha, berdiri kokoh diatas tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung seluas 3028 M2, dan operasional penggunaannya dimulai sejak tanggal 2 Januari 2003.

Pada awal beroperasinya Pengadilan Agama Unaaha, dipimpin oleh H. Bahar Makka, S.Ag, SH sebagai ketuanya dengan jumlah personil sebanyak 7 orang, masing masing 1 orang ketua, 2 orang hakim, 1 orang panitera, 1 orang juruista dan 2 orang pegawai administrasi. Kantor Pengadilan Agama Unaaha saat itu terletak di Jalan Sao-sao Unaaha dengan menyewa salah satu rumah penduduk setempat.

 

f.       Peradilan Agama sejak satu atap Mahkamah Agung

 

Pada Mei bulan 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

-        Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

-        Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004

 

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 4 dan No. 5 Tahun 2004, pembinaan peradilan agama dibawah naungan Departemen Agama, namun setelah lahirnya Undang-Undang tersebut tersebut, pembinaan seluruh lembaga peradilan dilakukan dan berpuncak pada lembaga Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan Negara Tertinggi.